IMPLEMENTASI WHOLE OF GOVERMENT (WoG) DI INDONESIA

Oleh


Whole of Goverment (WoG) menurut United States Institute of Peace (USIP) adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. WoG menekankan pelayanan yang terintegrasi sehingga prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan dalam melayani permintaan masyarakat dapat selesaikan dengan waktu yang singkat. WoG dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah instansi yang terkait dengan urusan-urusan relevan. Pendekatan WoG ini sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia dan Selandia Baru. Pendekatan WoG, merupakan evolusi dari pendekatan New Public Management (NPM) yang banyak menekankan aspek efesiensi dan cenderung mendorong ego sektoral dibandingkan perspektif integrasi sektor. WoG juga sering disamakan dengan konsep policy integration, policy coherence, crosscutting policy-making, joined-up government, concerned decision making, policy coordination atau cross government.
Indonesia telah mempraktekan konsep WoG dalam system pemerintahan dan pelayanan publik, sebagai contohnya adalah aktivitas WoG yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di tahun 2016. Diungkapkan melalui situs resminya (2016) pada waktu itu, Kemenko PMK memiliki program pemberdayaan kawasan pedesaan. Koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko PMK dilakukan dengan beberapa instansi dan lembaga serta kementerian lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Contoh lain adalah koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah investasi ilegal. Melalui halaman media Tirto, Andreas (2018) mengungkapkan bahwa untuk melakukan pencegahan investasi ilegal, pemerintah menunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjadi fasilitator. Terdapat 13 lembaga yang terlibat dalam koordinasi tersebut, yaitu OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kejaksaan Agung, Kapolri, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam kolaborasi ini, OJK akan memberikan program capacity building kepada 13 lembaga yang terlibat, agar lembaga-lembaga tersebut lebih memahami indikasi produk-produk yang biisa menjadi investasi tak bertanggung jawab. Kolaborasi dan koordinasi ini dibentuk karena OJK meyakini bahwa penindakan terhadap kegiatan investasi ilegal tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada OJK, akan tetapi juga unsur lembaga lain yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan porsi dan domain masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Admin BDK. 2018. WHOLE OF GOVERMENT DAN TANTANGANNYA. https://bdksemarang.kemenag.go.id/whole-of-goverment-dan-tantangannya/ (Diakses pada 12 Desember 2018)
Suwarno, Yogi dan Tri Atmojo Sejati. 2017. MODUL PELATIHAN DASAR CALON PNS WHOLE OF GOVERNMENT. Jakarta: LAN (Lembaga Administrasi Negara)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUBUNGAN ANTROPOLOGI DENGAN ILMU LAIN

Oleh
Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal pada ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Antropologi berasal dari kata  anthropos  yang berarti manusia, dan  logos  yang berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Para ahli mendefinisikan antropologi sebagai berikut:    ·   Menurut  William A. Haviland , Antropologi adalah studi tentang umat manusia, dengan cara menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia.     ·   Menurut  David Hunter , Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. ...
Baca selengkapnya

CITIZEN CHARTER

Oleh
Citizen’s Charter  (Kontrak Pelayanan) adalah suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat pelayanan. Kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus menjadi pertimbangan utama dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Berbeda dengan praktik penyelenggaraan pelayanan publik sekarang ini yang menempatkan kepentingan pemerintah dan penyedia layanan sebagai acuan utama dari praktik penyelenggaraan pelayanan, Citizen Charter menempatkan kepentingan pengguna layanan sebagai unsur yang paling penting. Untuk mencapai maksud tersebut Citizen Charter mendorong penyedia layanan untuk bersama dengan pengguna layanan dan pihak-pihak yang berkepentingan ( stakeholder ) lainnya untuk menyepakati jenis, prosedur, waktu, biaya, serta cara pelayanan. Kesepakatan tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia layanan, pengguna layanan, serta stakeholder . Kesepakatan ...
Baca selengkapnya

UTS PENGANTAR ILMU ADM.NEGARA SEMESTER I

Oleh
SOAL 1.  Jelaskan :     a.        Pengertian Ilmu Adminstrasi Publik      b.       Focus dan locus Administrasi Publik     c.        Administrasi Negara bersifat multidisiplin 2.Administrasi Negara diidentikan dengan orientasi sifat ke luar atau kepada kepentingan publik.  Bagaimana pendapatmu tentang pernyataan tersebut? Jelaskan! 3. Administrasi Negara merupakan lembaga yang memegang monopoli kekuasaan pemaksa (coersive power) yang sah. Jelaskan! JAWABAN Dimock, Dimock, & Fox " Administrasi publik merupakan produksi barang barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Definisi tersebut melihat administrasi publik sebagai kegiatan ekonomi atau serupa dengan bisnis, tetapi khusus menghasilkan barang dan pelayanan publik."   Barton & Chappel " Administrasi publik sebagai the work of govern...
Baca selengkapnya