KONSEP DASAR SISTEM ADMINISTRASI R.I

1.      Dynamic Governance

Boon, dan Geraldine (2007:52) merumuskan Dynamic Governance sebagai bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang telah dipilih sehingga dapat beradaptasi dengan ketidakmenentuan dan perubahan lingkungan yang cepat sehingga kebijakan, institusi dan struktur tersebut tetap relevan dan efektif dalam pencapaian keinginan jangka panjang masyarakat.

Esensi dasar dari dynamic governance adalah perlunya melakukan perubahan untuk mengantisipasi perubahan yang cepat dan kadang tidak terantisipasi. Menurut Boon Siong Neo and Geraldine Chen (2007) Dalam menjalankan pemerintahan diperlukan orang yang mampu membawa masyarakat (able people) sehingga mampu menjalankan pemerintahan dinamis yang cepat, responsif, dan efisien (agile process) dengan menggunakan prinsip 3T: Berpikir ke depan dan antisipatif (think ahead), mengkaji ulang hasil pemikiran (think again), dan Berpikir secara lateral, horizontal serta lintas disiplin (think across).

2.      Whole of Government

Whole of Goverment (WoG) menurut United States Institute of Peace (USIP) adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi dengan aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan.

Shergold (2004: 11) mendefinisikan Whole of Government (WoG) sebagai pelayanan publik oleh pemerintah yang berkerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan tanggapan terpadu terhadap isu-isu tertentu. Pendekatan yang diambil bisa pendekatan formal maupun pendekatan informal. Whole of government dapat diaplikasikan agar pemerintah dapat memberikan layanan berkualitas bagi masyarakat dan memastikan bahwa pekerjaan yang diemban oleh aparatur pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien.

3.      Collaborative Government

Secara umum dijelaskan bahwa Collaborative Governance merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. (Cordery, 2004;Hartman et al.,2002).

Balogh (2011:2) mendefinisikan Collaborative Governance sebagai sebuah proses dan struktur dalam manejemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan pubik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

4.      Public Governance

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Public Governance merupakan sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan wewenang oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel. Pada dasarnya mengatur pola hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat, antara penyelenggara negara dan lembaga negara, serta antar lembaga negara. Prinsip atau azas Public Governance adalah demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan.

5.      Sound Government

Tata kelola yang baik terdiri dari beberapa komponen utama. Sebagai sistem yang dinamis, unsur-unsur komponen utama itu seperti proses, struktur, nilai pengetahuan, aturan, organisasi, manajemen, kebijakan, sektor swasta, globalisasi, akuntabilitas, dan transparansi (Farazmand, 2004). Sound Government merupakan interaksi secara dinamis satu sama lain dan semuanya membentuk kesatuan yang unik dengan membangun inklusifitas relasi politik antara negara/ pemerintah, civil society, dan sektor bisnis. Beroperasi dengan keragaman, kompleksitas, intensitas internal, tantangan eksternal, hambatan, dan peluang untuk menjaga agar sistem pemerintahan tetap fokus pada arahan dan tindakan dengan tujuan. Sedangkan karakteristik dari proses tersebut berkontribusi pada peningkatan kapasitas, inovasi, kreativitas, dan respon adaptif (Farazmand, 2004)

6.      Good Governance

Pengertian Good governance berdasarkan UNDP adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society) dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi stratejik.

Sedangkan menurut LAN dan BPKP Good Governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara, oleh sebab itu, melaksanakan penyediaan Public goods dan services. Good Governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Agar kepemerintahan yang baik menjadi realitas dan berhasil diwujudkan, diperlukan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyrakat.

7.      Good Corporate Governance

Good Corporate Governance menurut Wahyudi Prakarsa (2007:120) adalah suatu mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok- kelompok kepentingan (stakeholders) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.”

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2011:101): “Good Corporate Governance adalah tata kelola perusahaan yang baik yaitu suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Dewan Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

8.      Government

“Government  is a group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and exercises executive, political and sovereign power through customs, institutions, and laws within a state.” – Business Dictionary, 2013. (Pemerintah (Government) adalah sekelompok orang yang mengatur sebuah komunitas atau unit. Yang menetapkan dan mengelola kebijakan publik dan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui bea cukai, lembaga, dan hukum dalam negara – Business Dictionary, 2013)

“Political system by which a body of people is administered and regulated. Different levels of government typically have different responsibilities.” – Merriam Webster, 2013. (Sistem politik yang mengatur dan mengelola rakyat. Tingkat pemerintahan yang berbeda biasanya memiliki tanggung jawab yang berbeda – Merriam Webster, 2013)

9.      Governance

     “Governance is the action, manner, or system of governing” – Collins, 2009. (Pemerintahan (Governance) adalah tindakan, cara atau sistem sebuah pemerintahan– Collins, 2009)

“Governance means the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented).” – UNESCAP, 2013. (Tata kelola (Governance) merupakan proses pengambilan keputusan dan proses dengan mana keputusan tersebut akan diimplementasikan (atau tidak diimplementasikan) – UNESCAP, 2013)

DAFTAR PUSTAKA

Gafar, Tengku. 2016. Dynamic Governance - Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore. https://www.researchgate.net/publication/323345140_DYNAMIC_GOVERNANCE_ _Embedding_Culture_Capabilities_and_Change_in_Singapore (Diakses 15 Desember 2018)

Admin BDK. 2018. Whole of Goverment dan Tantangannya. https://bdksemarang.kemenag.go.id/whole-of-goverment-dan-tantangannya/ (Diakses pada 15 Desember 2018)

Febrian, Ranggi Ade. 2016. Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Vol. II No. 1

Hoesada, Jan. 2013. Good Public Governance. https://www.ksap.org/sap/good-public-governance/ (Diakses pada 15 Desember 2018)

Anita. 2017. Pengertian Good Governance Menurut Para Ahli Secara Lengkap. https://www.daftarinformasi.com/pengertian-good-governance/ (Diakses pada 15 Desember 2018)

Sherman. Jonathan. 2013. Perbedaan Government dan Governance https://www.scribd.com/doc/137571648/Perbedaan-Government-Dan-Governance (Diakses pada 15 Desember 2018)

Faster, Philip. 2013. Konsep Government (Pemerintah) dan Governance (Pemerintahan/ Tata Kelola). http://indowhiz.blogspot.com/2013/02/konsep-government-pemerintah-dan.html (Diakses pada 15 Desember 2018)