POSISI ADMINISTRASI PUBLIK DI ERA INDUSTRI 4.O

Revolusi Industri merupakan sebuah fenomena terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi yang memiliki dampak terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi Industri Pertama (1750-1830), ditandai dengan penemuan mesin uap dan kereta api. Penggunaan mesin uap pada waktu itu dimaksudkan untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan dalam produksi. Revolusi industri pada saat itu juga berguna untuk melaksanakan mekanisasi sistem produksi. Mekanisasi di sini bermakna penggunaan tenaga mesin dan sarana-sarana teknik lainnya untuk menggunakan tenaga manusia dan hewan dalam proses produksi. Revolusi Industri Kedua (1870-1900), ditandai dengan penemuan listrik, alat komunikasi, bahan-bahan kimia, dan minyak. Revolusi industri pada tahap ini dapat digunakan untuk melaksanakan konsep produksi massal. Revolusi Industri Ketiga (1960 hingga sekarang), ditandai dengan penemuan komputer, internet, dan telepon genggam. Revolusi industri ketiga ini dapat digunakan untuk otomatisasi proses produksi dalam kegiatan industri. Revolusi Industri Keempat atau Revolusi Industri 4.0 pada dasarnya tetap bertopang pada Revolusi Industri Ketiga. Bedanya adalah Revolusi Industri 4.0 mulai ditandai dengan bersatunya beberapa teknologi, sehingga kita melihat dan merasakan suatu era baru yang terdiri atas tiga bidang ilmu yang independent, yaitu fisika, digital, dan biologi.

Dalam bidang Administrasi Publik, Revolusi Industri 4.0 dikenal dengan sebutan Digital Governance yang berati bahwa dalam menjalankan tata kelola pemerintahan, pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi (artificial intelegent) dengan memanfaatkan 4C (Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, dan Creativity and Innovation). Salah satu contoh outputnya adalah munculnya suatu keputusan kebijakan yang sifatnya global (Borderless State) seperti SDG’s (Sustainable Development Goals) yang memiliki 17 tujuan dengan 169 capaian guna mengatasi masalah bagi manusia dan planet bumi. Bagi negara Indonesia, Industri 4.0 atau Digital Governance tidaklah mudah untuk untuk diterapkan dalam birokrasi pemerintahan, setidaknya terdapat lima problem yang dihadapi, yaitu:

1.      Perkembangan Teknologi Convergent

2.      Digitalisasi

3.      Perkembangan Kebijakan Globalisasi

4.      Tren Desentralisasi

5.      Multipartai System

Namun, bukanlah sebuah hal yang buruk jika Indonesia mencoba menerapkan Digital Governance, mengingat bahwa era saat ini muncul sebuah istilah MEGA TREND 2030, yang berisikan antara lain:

1.      Globalization 2.0

Muncul istilah “From West to East” terutama dalam bidang bisnis karena arus modernisasi dari barat ke timur. Hal ini akan sangat berpengaruh pada kebijakan strategis, bahwasanya terdapat peluang besar bagi para pelaku bisnis terutama di wilayah Asia yang ingin bisnisnya bertahan melampaui 2030. Contoh negara yang terkena Globalization 2.0 adalah China dan Jepang yang kini menjadi trendseter dalam bidang usaha dan bidang lainnya.

2.      Environmental and Energy Crisis

Analisis perubahan iklim mengisyaratkan, keparahan pola-pola cuaca yang berlangsung sekarang akan semakin meningkat pada 2030. problem iklim dan energy yang tidak sustainable dapat menimbulkan perang negara terutama dalam penguasaan teknologi.

3.      Demographic and Social Change

Dalam hal ini sangat berkaitan mengenai regenerasi manusia. Sebuah isu krusial contohnya adalah mengenai LGBT dan penduduk yang saat ini lebih banyak usia tua. Dikhawatirkan bahwa pada 2030 akan sedikit generasi muda yang memberikan inovasi bagi perkembangan dunia.

4.      Digital Era

Dalam poin ini sangat menyangkut mengenai Industri 4.0 dalam Administrasi Publik. Di era saat ini (Digital Era) kita dapat dengan sangat mudah melakukan re-call perkataan sesorang khususnya politikus dalam hal mengatakan janji-janji terdahulu, keputusan, kebijakan dll sehingga sulit pagi pemerintah untuk mengingkari janji dan akan mempermudah masyarakat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah.

5.      Technology Convergence

Kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis telah mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri dan pemerintah yang dapat mengubah hubungan manusia. Bidang-bidang yang mengalami terobosoan berkat kemajuan teknologi baru diantaranya: robot kecerdasan buatan (artificial intelligence robotic), teknologi nano, bioteknologi, teknologi komputer kuantum, blockchain (seperti bitcoin), teknologi berbasis internet, dan printer 3D.

Hasil dari penerapan Industri 4.0 atau Digital Governance akan berbeda antara negara maju dengan negara berkembang. Mengigat bahwa faktor kemakmuran antar negara juga berbeda-beda, seperti:

1.      Sumber Daya Alam (SDA)

Tidak diragukan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki SDA yang sangat melimpah tidak seperti negera tetangga. Namun kenyataannya SDA yang seharusnya menjadi sebuah potensi tidak dapat termanfaatkan dengan optimal. Ekspor yang dilakukan sebagian besar masih berupa barang mentah atau setengah jadi. Sangat jarang Indonesia mengekspor barang jadi, malahan Indonesia mengimpor barang jadi tersebut dengan harga yang lebih mahal, padahal barang tersebut merupakan produk dari hasil barang mentah yang diekspor dengan harga murah.

2.      Sumber Daya Manusia (SDM)

Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar dalam hal sumber daya manusia, namun mayoritas SDM di Indonesia kurang berkualitas, tidak hanya kalangan masyarakat saja, bahkan pemimpin dalam pemerintahan pun juga bisa jadi tidak berkualitas. Jika dianalogikan bahwa presiden Indonesia untuk memilih 11 orang dari jutaan penduduk untuk mewakili World Cup tidak mampu, apalagi ingin mengatur dan memimpin orang se-Indonesia

3.      Kekuatan System/ Institusi

Kaitannya dengan hal ini adalah berupa regulasi, kelembagaan, birokrasi, institusi dll. Posisi administrasi public ada didalam poin ini, yang mana institusi merupakan sebuah kekuatan bagi birokrasi. Karena seluruh hal yang dibutuhkan birokrasi dipelajari dalam kuliah administrasi public, seperti: teori organisasi, budaya organisasi, perilaku organisasi, system informasi manajemen dll. Namun, terdapat paradox ketika mahasiswa maupun alumni administrasi public mempelajari teori organisasi, budaya organisasi, perilaku organisasi, system informasi manajemen dll tetapi tidak bisa mempraktekan ilmu tersebut. Dilihat dari banyaknya birokrat yang tidak maksimal dalam melayani public (pangreh praja). Jika diteliti secara mendalam, dapat dilihat bahwa birokrasi Indonesia menganut system patronace yang berati jika pimpinannya bagus maka bawahan akan otomatis mengikuti pimpinan. Kelemahannya disini adalah tidak banyak pemimpin yang memiliki kualitas mumpuni. Sebenarnya Indonesia sadar bahwa hal ini memerlukan perhatian khusus, mengingat bahwa Strong Institution Partnership di dalam SDG’s merupakan usulan dari Indonesia yang menjadi bagian untuk diimplementasikan di seluruh dunia.

4.      Kekuatan nilai budaya

Salah satu negara yang memiliki nilai budaya yang bagus adalah Jepang. Jika Indonesia ingin meningkatkan nilai budaya seperti Jepang, kunci utamanya ada pada pendidikan, adalah dengan melakukan perbaikan pendidikan berkarakter 12 tahun selama masa wajib belajar, melakukan penanaman budaya meritocracy, economy growth, prudential dan capability. Hal ini bertujuan untuk melihat masa depan, membandingkan dan mereview/ mengevaluasi. Masalah besar dalam hal nilai budaya yang dihadapi Indonesia saat ini adalah budaya korupsi. Contoh: Produksi timah di Indonesia sebesar 96.000 ton/ tahun menurut pandangan masyarakat luar negeri. Namun kenyataannya data BPS menunjukan bahwa Indonesia hanya dapat menghasilkan timah sebesar 26.000 ton/tahun. Sedangkan sisanya sebesar 70.000 ton/tahun masuk kedalam daftar illegal maintaining. Ini menunjukan adanya institusi dan birokrasi/ kepala daerah/ pengusaha yang melakukan budaya korupsi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kuliah pakar oleh Prof. Dr. Eko Prasojo kaitannya dengan perkembangan administrasi publik di Indonesia adalah bahwasanya perkembangan administrasi di Indonesia dalam era Revolusi Industri 4.0 atau yang disebut sebagai Digital Governance mulai menampakan sebuah kemajuan. Dalam menjalankan tata kelola pemerintahan, pemerintah saat ini telah memanfaatkan perkembangan teknologi (artificial intelegent) dalam pengambilan keputusan kebijakan public dengan memanfaatkan 4C (Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, dan Creativity and Innovation). Salah satu contoh outputnya adalah munculnya suatu kebijakan yang sifatnya global (Borderless State) seperti SDG’s (Sustainable Development Goals) yang memiliki 17 tujuan dengan 169 capaian guna mengatasi masalah bagi manusia dan planet bumi. Strong Institution Partnership di dalam SDG’s merupakan usulan dari Indonesia yang menjadi bagian untuk diimplementasikan di seluruh dunia. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah Indonesia menyadari pentingnya sebuah institusi sebagai kekuatan bagi birokrasi.

Administrasi bersifat reformasi yang berati never ending process (continuously). Hal ini bermakna bahwa sekali birokrasi berhenti melakukan tugas dan fungsinya, maka akan sangat sulit untuk memulai kembali, karena tuntutan masyarakat yang banyak dan terus berkembang. Dari hal inilah birokrasi mencoba untuk selalu memperbaiki kualitas dan kuantitas tidak hanya bagi orang yang sudah bekerja dalam birokrasi namun juga pada calon birokrat nantinya. Dalam hal ini calon birokrat dapat disebut sebagai mahasiswa Administrasi Publik yang di masa depan mayoritas akan menduduki kursi birokrat. Mengingat bahwa semua hal yang dibutuhkan birokrasi hanya ada dalam mata kuliah Administrasi Publik, seperti: teori organisasi, budaya organisasi, perilaku organisasi, kebijakan public, formulasi kebijakan public, system informasi manajemen dll. Mahasiswa Administrasi Publik diharapkan dapat melakukan penanaman budaya meritocracy, economy growth, prudential dan capability. Hal ini bertujuan untuk melihat masa depan, membandingkan dan mereview/ mengevaluasi sehingga budaya korup yang sering melekat dalam birokrasi dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Mahasiswa Administrasi Publik jika menjadi birokrat diharapkan dapat menguasai kemampuan birokrasi era modern, karena hal ini juga akan berdampak dalam pengambilan keputusan mengingat bahwa di era digital kini masalah publik sangat mudah muncul ke permukaan dan membutuhkan penganganan yang cepat, tanggap dan tepat. Kemampuan birokrasi era modern tersebut adalah:

1.      Berinteraksi dengan Mesin Digital

2.      Menerapkan Budaya Berbagai Informasi (Share Culture)

3.      Negotiation and Global Communication

4.      Multilevel Governance and Collaborative Governance

5.      Pemanfaatan Nilai dan Kebijaksanaan Lokal

6.      Pengambilan Keputusan Multilevel Governance